Categories
Ilmu Sosial

Manfaat Sensus Penduduk di Era Globalisasi

Sensus penduduk merupakan proses penghitungan dan pencatatan total data demografis yang terdiri dari perhitungan yang berdasarkan pada  jumlah  penduduk  yang dibedakan antara  jenis kelamin, ratio, dan kepadatan  penduduk yang meliputi seluruh penduduk di suatu negara pada periode waktu tertentu. Beberapa data yang dihasilkan dari sensus penduduk ini meliputi jumlah dan ditribusi penduduk, umur, jenis kelamin, migran, pendidikan, angka perkawinan, ukuran dan komposisi rumah tangga, angkatan kerja dan perumahan penduduk.

Sejarah sensus penduduk

Manusia telah mengenal sensus sejak 6000 tahun yang lalu. Pada masa Kerajaan babylonia (3800 SM), pemerintah kerajaan telah mengumpulkan data tentang penduduk, hewan ternak, serta persedian pangan. Kekaisaran Romawi telah melakukan sensus sejak 5 SM, namun yang dinilai akurat adalah pada masa pemerintahan Caesar Augustus yang memperlihatkan jumlah penduduk Kekaisaran Romawi sejumlah 45 juta jiwa. Tujuannya untuk menghitung jumlah orang dewasa guna pembentukan bala tentara dan penetapan pajak. Selain itu di Cina pada masa Dinasti Han (2 M) telah melakukan sensus dan mencatat jumlah penduduk Cina sebesar 59,6 juta jiwa. Kemudian, seiring berjalannya waktu beberapa negara melaksanakan sensus moderen Inggris melaksanakan sensus penduduk pada tahun 1085, Amerika melakukan sensus pada tahun 1790, Belanda pada taun 1795, India pada tahun 1860, Cina pada tahun 1913.

Indonesia melakukan sensus pertama kali pada masa pemerintahan di bawah pemerintah Inggris dibawah kekuasan Sir Thomas Stamfors Raffles dan telah mencatat jumlah penduduk di pulau Jawa sebesar 4,62 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1930, yaitu pada masa pemerintahan Hindia-Belanda Indonesia telah melakukan sensus penduduk sebesa 60,7 juta jiwa. Seksus penduduk yang pernah dilaksakan di Indonesia adalah pada tahun 1961, 191, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Metode sensus penduduk

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk sensus penduduk, yaitu :

  • Metode Householder. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan membagikan daftar pertanyaan tentang kependudukan langsung kepada penduduk. atau responden. Kemudian diisi oleh penduduk dan dikumpulkan kembali. Metode ini biasanya dilakukan pada daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi karena penduduk mampu untuk memahami serta menjawab pertanyaan yang ada di daftar pertanyaan tersebut.
  • Metode Canvaser. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mewawancarai penduduk atau responden secara langsung oleh petugas. Petugas mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kependudukan dan penduduk menjawabnya secara lisan. Metode ini biasanya dilakukan di daerah yang tingkat pendidikannya relatif rendah.

Berdasarkan status tempat tinggal penduduknya, metode sensus penduduk dibedakan menjadi dua yaitu, sensus de facto dan sensus de jure. Berikut perbedaan di antara keduanya .

  • Sensus De Facto.  Pada metode De Facto, teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh petugas sensus dengan tidak membedakan orang yang ada di daerah tersebut. Metode ini tidak membedakan antara penduduk asli dan penduduk yang hanya menetap sementara.
  • Sensus De Jure. Pada metode De Jure, teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh petugas sensus dengan membedakan antara penduduk dengan  orang yang menetap. Sehingga dalam metode ini, hanya penduduk resmi saja yang masuk ke dalam perhitungan sensus penduduk.

Pelaksanaan sensus penduduk ini tentunya memiliki manfaat bagi siapapun, Adapun pihak-pihak yang mendapatkan manfaat sensus penduduk, yaitu sebagai berikut :

Pemerintah

Dengan adanya sensus penduduk ini memberikan manfaat kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan sebagainya. Berikut manfaat sensus penduduk bagi pemerintah. Perancanaan transportasi publik serta infrastrukturnya berdasarkan pada kepadatan lalu lintas di suatu daerah. Perencanaan transportasi publik dan infrastrukturnya dapat mempertimbangkan data sensus penduduk seperti jumlah penduduk dan distribusi penduduk di suatu daerah. Agar  pembangunan infrastruktur maupun pengadaan transportasinya tepat sasaran. Dengan demikian, dapat meningkatkan efisiensi dan menekan anggaran, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan ke sektor lain atau kebutuhan lain. Sebagai contoh di Indonesia pembangunan infrastruktur dan pengadaan transportasi di Jabodetabek seperti KRL bertujuan untuk mengurangi kemacetan, angka kecelakaan, dan kepadatan lalu lintas dengan melihat data sensus penduduk berupa jumlah penduduk Jabodetabek dan distribusi atau penyebarannya.

Perencanaan dalam pengembangan pendidikan

Pendidikan di suatu daerah memiliki tingkat yang berbeda. Antara pendidikan di perkotaan dengan pedesaan tentulah berbeda. Tidak meratanya sistem pendidikan dan pembangunan infrastruktur sekolah khususnya negara berkembang. Maka diperlukanlah data sensus penduduk guna dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sebagai contoh di Indonesia, menurut BPS dari hasil sensus penduduk 2010, menunjukkan bahwa persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,51 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 6,04 persen. Selain itu, persentase penduduk 5 tahun ke atas berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 40,93 persen. Ini menunjukkan kualitas SDM menurut tingkat pendidikan formalnya relatif masih rendah. AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 92,37 persen yang berarti setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada 92 orang yang melek huruf.

Dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (Indonesia) maka pemerintah dapat merencanakan untuk memperbaiki sistem pendidikan negara maupun daerah (BPS menyediakan data hingga tingkat kecamatan) yang tepat sasaran. Misalnya di Riau, kualitas SDM daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Persentase penduduk uisa 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat di perdesaan 34,84 persen lebih rendah dibandingkan perkotaan 60,97 persen. Pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat 43,37 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki 46,77 persen (BPS 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada perbaikan sistem pendidikan di Riau ataupun daerah lainnya dibandingkan perkotaan. Dikarenakan daerah perkotaan sudah cukup maju, sedangkan Riau maupun daerah terpencil lainnya masih jauh tertinggal. Perbaikan sistem pendidikan ini, sama saja seperti Indonesia akan mengivestasikan kejayaan melalui generasi mudanya.

Program transmigrasi

 Dengan mengetahui persebaran penduduk di beberapa derah, kita dapat mengetahui daerah yang padat dengan daerah yang masih jarang penduduknya. Seperti di Indonesia, menurut hasil Sensus Penduduk 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen). Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

Dengan data hasil sensus penduduk tersebut, dapat mempermudah dalam pelaksanaan salah satu program pemerintah,yaitu transmigrasi. Bagi pemerintah Indonesia, transmigrasi menjadi hal penting bagi pemerataan sebaran penduduk, melihat data sebaran penduduk yang sudah dipaparkan di atas, pulau jawa memiliki kepadatan penduduk sebesar 57,5 persen, padahal luas pulau jawa hanya 6,8 persen luas Indonesia. Sedangkan Papua dengan luas pulau yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pulau jawa, memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah yaitu 1,5 persen.

Adapun manfaat transmigrasi bagi masyarakat Indonesia, seperti seperti dilansir oleh satulayanan.id dibawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah:

  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan peluang daerah dengan potensinya yang belum banyak dimanfaatkan orang.
  • Merangsang pembangunan daerah baru.
  • Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsamelalui pembauran antarsuku bangsa.
  • Solusi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Keberhasilan dari program transmigrasi Kemenakertrans adalah sampai dengan tahun 2012, tercatat 103 pemukiman transmigrasi telah berkembang menjadi ibukota kabupaten/kota dan 382 pemukiman transmigrasi telah berkembang menjadi ibukota kecamatan. Program transmigrasi ini juga berhasil membangun 1.183 pemukiman transmigrasi menjadi desa definitif. Bahkan terdapat satu ibukota provinsi yang dahulunya berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT Mamuju yang sekarang dijadikan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki kaitan dengan sensus penduduk. melalui data sensus penduduk kita dapat mengetahui daerah mana yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, misalnya infrastuktur pendidikan, jalan, dan lain-lain. seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu negara sampai pada daerahnya, pemerintah harus segera mempertimbangkan maupun mengambil keputusan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengacu peada data sensus penduduk. Sebagai contoh, pembangunan infrastuktur di daerah pekotaan tentunya berbeda dengan pedesaan.

Pemantuan kinerja pencapaian Millenium Developments Goals (MDGs) 

The Millennium Development Goals (MDGs) adalah delapan tujuan internasional yang dilanjutkan dari Millennium Summit of the United Nations tahun 2000 berdasarkan deklarasi PBB. Semua anggota PBB sebanyak 189 negara saat itu dari 193 negara,  dan sendikitnya 23 organisasi internasional yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Millennium Development Goals pada tahun 2015. Tujuan-tujuan pada pembangunan pada milienium ini adalah sebagai berikut:

  1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
  2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
  3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  4. Menurunkan angka kematian anak
  5. Meningkatkan kesehatan ibu
  6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular
  7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
  8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Data dari sensus penduduk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Melalui data sensus penduduk kita dapat melihat perkembangan suatu negara. Misalnya, pada sensus penduduk terdapat data mengenai pendidikan di suatu negara. Data tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk keberhasilan suatu negara di bidang pendidikan yang merupakan tujuan kedua dari pembangunan milenium.

Sebagai dasar pengembangan kerangka sampel untuk survey yang akan dilaksakan pada periode mendatang. Pelaksaan sensus penduduk yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya akan melihat data yang dihasilkan oleh sensus penduduk sebelumnya untuk dijadikan acuan. Misalnya, di Indonesia pelaksanaan sensus penduduk dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, pada pelaksanaan berikutnya, pelaksaan sensus akan mengacu pada sistem yang dilakukan pada waktu sebelumnya, sehingga lebih efisien karena dapat menghindari hal-hal yang menghambat maupun memperbaiki proses yang kurang efisien karena sensus di Indonesia saat ini sudah mencakup hingga ke kecamatan.

Basis utama proyeksi penduduk beberapa decade ke depan

Data hasil sensus penduduk terakhir dapat digunakan oleh pemerintah atau lembaga statistik suatu negara sebagai basis data untuk memproyeksikan jumlah penduduk beberapa tahun ke depan. Misalnya, sensus penduduk di Indonesia tahun 2010 sedangkan sensus penduduk selanjutnya adalah tahun 2020, melalui data sensus penduduk 2010, kita dapat melakukan peramalan terhadap jumlah penduduk sebelum tahun 2020 tersebut.

Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu negara, pastilah diperlukan data penduduk seperti jumlah, usia dan gender penduduk di suatu daerah. Hal tersebut penting karena menyangkut jumlah pemilih, distribusi kotak suara, proses penghitungan suara. Melalui data tersebut pemerintah juga dapat melakukan evaluasi terhadap pemilu yang diadakan, misalnya evaluasi penduduk yang golput, dengan cara membandingkan jumlah pemilih dengan jumlah penduduk yang termasuk umur pemilih sesuai data sensus penduduk.Di Indonesia, salah satu program yang cukup digencarkan adalah KB (Keluarga Berancana). Tujuan dari program tersebut adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menurunkan angka kelahiran. Menurut data hasil sensus penduduk 2010, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah 1,43%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk di negara maju, seperti Jepang menunjukkan angka minus. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai evaluasi mengenai keberhasilan program KB. Seiring bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan akan tempat tinggal tentunya meningkat. Maka, pemerintah harus mengambil beberapa keputusan mengenai kebijakan tempat tinggal bagi warga negaranya di waktu mendatang, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pemerintah untuk masa depan bangsa

Kebijakan pemerintah dapat mengalami pembaharuan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Misalnya kebutuhan masyarakat akan jaminan sosial misalnya kesehatan. Baru-baru ini terdapat kebijakan baru di Indonesia, yang dihasilkan pemerintah yaitu BPJS. Suatu program jaminan sosial di bidang kesehatan bagi seluruh warga negaranya. Program tersebut memberikan dampak positif terhadap masyarakat berupa keringanan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Program ini melibatkan data sensus penduduk karena jaminan sosial ini diperuntukkan bagi semua kalangan, baik masyarakat kurang mampu maupun mampu. Dengan demikian, dapat memungkinkan bagi pemerintah untuk meluncurkan sistem atau program baru berdasarkan data sensus penduduk yang dijadikan bahan pertimbangan untuk melahirkan program baru, contohnya BPJS ini.

Perusahaan

Informasi sensus penduduk juga memiliki manfaat terhadap suatu perusahaan karena berkaitan dalam proses pengambilan keputusan suatu perusahaan. Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut.

Pengembangan produk dan pemasaran

  • Sebagai contoh adalah perusaahan di bidang manufaktur produk bayi . Misalnya, produk makanan bayi, pakaian, pampers, dan mainan, memerlukan data yang akurat mengenai jumlah penduduk yang masih kategori umur bayi maupun anak-anak yang dapat diketahui dari data sensus penduduk.
  • Perusahaan jasa kontraktor dan arsitek serta perumahan memerlukan data akurat mengenai jumlah, distribusi, umur, dan perumahan penduduk yang berguna untuk memprediksi kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan karena akan mempengaruhi permintaan perusahaan tersebut.

Peramalan permintaan perusahaan dapat diperkirakan. Sebagai contoh adalah bisnis perumahan dan kontraktor tadi. Hal tersebut berguna bagi sutu bisnis atau perusahaan untuk menentukan faktor-faktor produksi seperti faktor input ataupun peralatan. Sehingga, jika beberapa waktu ke depan terdapat permintaan yang jumlahnya mendekati hasil peramalan, perusahaan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari

Penentuan lokasi

Berbagai penentuan lokasi bisnis dapt diketahui dari sensus penduduk. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin mencari pekerja dengan tingkat pendidikan tertentu, memilih daerah untuk membangun perumahan bagi perusahaan jasa kontraktor, dan membangun bisnis restoran yang disesuaikan dengan demografi suatu daerah.

Peneliti

Data yang akurat merupakan hal yang penting bagi peneliti. Beberapa hal di bawah ini yang menunjukkan bahwa keakuratan data memiliki peran yang sangat penting adalah sebagai berikut :

  1. Sensus penduduk adalah informasi terbaik untuk penelitian mengenai migrant dan mobilitas
  2. Sensus penduduk adalah salah satu sumber data yang konsisten untuk peneliti dalam menguji kecenderungan beberapa decade ke depan
  3. Penelitian pada suatu suku atau penelitian lainnya membutuhkan jumlah yang rasional dari hasil observasi atau data hasil sensus yang dapat dipercaya.

Jurnalistik

Informasi yang dihasilkan dari kegiatan jurnalistik, akan lebih baik jika menyajikan sebuah data. Baik berupa artikel opini, guna memperkuat posisi penulis artikel dan kepercayaan pembaca akan kebenaran artikel atau informasi yang disajikan. Sebagai contoh adalah artikel yang memberikan informasi mengenai bonus demografi di Indonesia. Artikel tersebut akan memiliki nilai argument yang baik apabila disediakan data yang menguatkan. Misalnya data umur penduduk di Indonesia saat ini yang didapat dari hasil sensus penduduk.

Badan statistik di berbagai negara

Badan Pusat Statistik adalah lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pencatatan statistik negara Indonesia, yang salah satunya bertugas untuk melaksanakan sensus penduduk. Selain BPS Indonesia, negara-negara lain juga memiliki lembaga-lembaga statistik di negaranya masing-masing. Adapun nama-nama lembaga beserta negaranya yaitu sebagai berikut:

  1. Afganistan, Central Statistics Office of Afghanistan
  2. Amerika, United States Statistical Agencies dan Census Bureau
  3. Albania, Republika e Shiqiperise Instituti I Statistikave
  4. Algeria, Office National De Statitiques
  5. Argentina, National Institute of Statistics and Census
  6. Australia, Australian Bureau of Statistics
  7. Austria, Statistik Austria
  8. Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics
  9. Belgia, Statistics Belgium
  10. Belanda, Statistics Netherland
  11. Brazil, Brazilian Institute of Geography and Statistics
  12. Bulgaria, National Statistics Institute
  13. Chili, Instituto Nacional De Estadisticas
  14. China, National Bureau of Statistics
  15. Denmark, Statistics Denmark
  16. Dominika, Oficina Nacional de Estadiscita
  17. Ekuador, National Institute of Statistics and Census
  18. El Salvador, Statistical Data Index
  19. Estonia, Eesti Statistika
  20. Ethiopia, Central Statistics Agency
  21. Finlandia, Statistics Finland dan Statfin Online Service
  22. Georgia, State Department for Statistics
  23. Greenland, Statistics Greenland
  24. Guatemala, Segeplan
  25. Honduras, Instituto Nacional De Estadistica
  26. Hongkong, Census and Statistics Department
  27. Hungaria, Hungarian Central Statistical
  28. India, Ministry of Statistics and Program Implementation
  29. Inggris, National Statistics
  30. Iran, National Portal of Statistics
  31. Irlandia, An Phriomh-Oifig Staidrimh
  32. Itali, ISTAT
  33. Jamaika, Statistical Institute of Jamaica
  34. Jepang, Statistics Japan
  35. Jerman, Federal Statistical Office
  36. Kazakhstan, The Agency of Statistics
  37. Kamboja, National Institute of Statistics
  38. Kanada, Statistics Canada
  39. Kenya, Central Bureau of Statistics
  40. Korea, National Statistical Office
  41. Kolombia, National Administrative Department of Statistics
  42. Kuwait, Statistics and Information Sector
  43. Lebanon, Central Administration of Statistics
  44. Lithuania, Statistics Lithuania
  45. Luxembourg, Le Portail des Statistiques
  46. Malaysia, Department of Statistics
  47. Maldive, Ministry of Planning and National Development
  48. Mali, National Directorate of Statistics and Informatics
  49. Meksiko, Instituto Nacional de Estadiscita Y Geografia
  50. Mongolia, National Statistical Office of Mongolia
  51. Maroko, Direction de la Statistique
  52. Myanmar, Ministry of Population and Immigration
  53. Norwegia, Statistics Norwey
  54. Oman, Ministry of National Economy
  55. Paraguay, Direcion General de Estadistica
  56. Perancis, Institute National de la Statistique
  57. Peru, Instituto Nacional de Estadiscita E Informatica
  58. Rumania, Institutul National de Statistica
  59. Rusia, Russian State Committee for Statistics
  60. Selandia Baru, Statistics New Zealand
  61. Singapur, Department Statistics of Singapore
  62. Sierra Leone, Statistics Sierra Leone
  63. Slovakia, Statistical Office of the Slowak Republic
  64. Slovenia, Statistical Office of Slovenia
  65. Spanyol, Instituto Nacional de Estadistica
  66. Swiss, Swiss Federal Statistical Office
  67. Taiwan, Directorate General of Budget, Accounting, and Statistics
  68. Tunisia, Institut National de la Statistique
  69. Venezuela, Instituto Nacional de Estadistica
  70. Vietnam, General Statistics Office of Vietnam